PELAYARAN RAKYAT

Pelayaran Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk Pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Pelayaran rakyat mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antara pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan.

Peran pelayaran rakyat semakin surut dan memprihatinkan sejalan dengan perkembangan tehnologi kapal yang mengarah kepada kapal yang lebih cepat dan lebih besar yang pada gilirannya lebih ekonomis. Pelayaran rakyat hanya sesuai untuk angkutan dengan demand yang kecil, menghubungkan pulau-pulau yang jumlah penduduknya masih rendah, ataupun pada angkutan pedalaman guna memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah aliran sungai-sungai khususnya di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Permasalahan yang ditemukan pada angkutan sungai adalah pendangkalan terutama pada musim kemarau. Untuk mengatasi pendangkalan perlu dilakukan pengelolaan daerah aliran sungai, pengerukan, termasuk pemasangan lock.

PROSEDUR PEMUATAN BARANG DI KAPAL

Bongkar muat kapal

Muatan kapal terdiri dari dua jenis utama yaitu barang keluat dan barang masuk. Barang keluar disebut juga sebagai muatan ekspor dan barang masuk disebut juga sebagai muatan impor. Berikut ini adalah proses pemuatan barang ekspor dan pembongkaran barang impor dari kapal yang harus di perhatikan oleh keagenan kapal.

1.    Persiapan pengapalan barang (ekspor)
Proses pengapalan barang dimulai pada saat pengirim mengeluarkan shipping instruction untuk muatan ekspor. Shipping instruction merupakan perintah pengapalan barang dan di tunjukan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang itu.

Shipping instruction memuat data yang diperlukan antara lain:
a.   Nama shipper, consignee dan notify address.
b.   Pelabuhan muat dan bongkar
c.   Mark & no. Serta barang
d.   Jumlah muatan, kg/colli, weight dan volume
e.   Nama kapal yang akan mengangkut
f.   Pembayaan freight prepaid atau to collect
g.   Jumlah original bill of lading yang dikehendaki

Atas data-data yang ada maka agen perkapalan membuat draft b/L. Apabila draft B/L tersebut telah dinyatakan sesuai dengan data dan fakta barang yang di kirim, maka agen pelayaran membuat B/L asli yang kemudian diserahkan kepada pengirim.

2.   Prosedur muatan impor
Sebelum kapal datang membawa muatan yang akan di bongkar, dokumen-dokumen barang sebelumnya telah disampaikan ke agen perkapalan. Dokumen  tersebut mencakup manifest, salinan B/L, loading list dai barang yang hendak di bongkar oleh kapal yang mengangkut. Penyampaian dokumen dapat melalui pos atau melalui perwakilan pemilik kapal.
    Atas dasar dokumen maka agent perkapalan akan melakukan hal-hal berikut ini:
a.   Memberi tahu kepada consignee, ETA dari kapal dan berapa lama akan membongkar/muat barang.
b.   Memberi tahu kepada bea-cukai dan membuat pemberitahuan umum (PU) dari barang yang  ada di kapal dan yang akan di bongkar.
c.   Bila kapal telah tiba dan mulai kegiatan bongkar/muat maka consignee atau EMKLyang ditunjuk akan mengurus B/L dan surat-surat barangnya.
d.   Dengan B/L yang ada dan dengan dokumen pendukungan lainnya menyelesaikan dahulu kewajiban  terhadap agen pelayaran, seperti freight, jaminan petikemas, documentation fee, administrasi terminal handling charges (THC) dan biaya lainnya.
e.   Dll

3.   Dokumen  for in/out Clearance
a.   Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini harus dipersiapkan sebelum tiba di pelabuhan, khusus untuk kapal-kapal asing yang pertama kali di ageni di Pelabuhan Tanjung priok:
1.    PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing) dari seacomm.
2.   PPKB (Pusat Pelayanan Kapal dan Barang) dari port authority.
3.   RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) diajukan oleh agen ke Bea & Cukai
4.   Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal diajukan ke Harbor master.
5.   Letter of appointment dari owners/kapal
6.   Tonnage certificate (copy) dari owners/kapal
7.   Master cable dari master yang mengatakan bahwa kapal akan masuk ke pelabuhan
8.   ISSC (International Ship Security Certificate) dari owners
9.   Ship Particular dari owners/kapal
10.        Crew List sebagai Laporan pemberitahuan ke imigrasi
11.  Cargo Manifest bill of lading (copy) dati owner/ Charterers sebagai laporan ke Bea & Cukai dan port authority.

b.   Dokumen yang disiapkan pada saat tiba di pelabuhan:
1.    Crew list
2.   Crew personal effect list
3.   Store list
4.   Voyage memo
5.   Ammunition list
6.   Provision list

c.  Dokumen yang diperlukan / disiapkan sewaktu keberangkatan kapal:
1.    Sailing declaration dari karantina
2.   Cargo Manifest
3.   Port clearance our
4.   Immigration clearance
5.   Quarantine clearance
6.   Custom clearance
7.   Light dues (copy)
8.   PPKB our dari port authority.

PENGERTIAN DAN SYARAT PERUSAHAAN PELAYARAN

Pengertian   Perusahaan   Perkapalan   terdapat   dalam   pasal   323 sampai 340f KUHD, ada 24 buah pasal. Perusahaan Pelayaran (Rederij) adalah suatu badan      yang menjalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan  kapal  atau  usaha  lain  yang  erat hubungannya  dengan kapal.

1). Syarat Perusahaan Pelayaran

Dalam  Pasal  15  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  tahun  1969 tentang  Perhubungan laut  yang  berisi  ketentuan  mengenai  perusahaan pelayaran harus memenuhi syarat-syarat:

-          merupakan perusahaan pelayaran milik negara.

-           merupakan  perusahaan  milik  pemerintah  daerah  sesuai dengan ketentuan perundang          undangan yang berlaku.

-           merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

-           memiliki  satuan-satuan  kapal  lebih  dari  satu  unit  dengan jumlah  minimal  3.000  m3             isi kotor  dengan  memperhatikan syarat-syarat teknis/nautus perhitungan untung rugi.

-           tersedianya modal kerja yang cukup untuk kelancaran usaha

-           melaksanakan kebijaksanaan angkutan laut nusantara

          Bila  persyaratan  sebagaimana  tersebut  diatas  sudah  dipenuhi, maka perusahaan                 pelayaran dikenai kewajiban-kewajiban antara lain:

-           melaksanakan   ketentuan   yang   ditetapkan   dalam   surat perjanjian.

-           mengumumkan kepada umum mengenai peraturan perjanjian kapal, tarif dan syarat-                   syarat pengangkutan.

-           menerima pengangkutan penumpang, barang, hewan, dan pos satu dan yang lain sesuai          dengan persyaratan teknis kapal.

-           memberikan  prioritas  kepada  pengangkutan  barang-barang sandang pangan lain                   sesuai dengan persyaratan teknis bahan- bahan industri dan eksport.

-            memberitahukan  kepada  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  menteri Perhubungan, tarif pengangkutan  yang dipergunakan, manifest dan keanggotaan Conference atau bentuk kerjasama lainnya. Dan lain-lain.

2). Jenis-jenis Pelayaran

Menurut  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1969, jenis-jenis pelayaran dibagi dalam 3 kelompok, antara lain:

(1).   Pelayaran dalam negeri

Pelayaran  nusantara,  yaitu  pelayaran  antar  pulau  antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan.

Pelayaran lokal atau pelayaran jurusan tetap, yaitu bertugas menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri, dengan menggunakan kapal-kapal di bawah tonase175 BRT.

Pelayaran   rakyat,   yaitu   pelayaran   nusantara   dengan menggunakan perahu layar tradisional

Pelayaran penundaan laut, yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan  tongkang-tongkang  yang  ditarik  oleh  kapal- kapal tunda (tugboat).

(2).   Pelayaran luar negeri

Pelayaran  samudra  dekat,  yaitu  pelayaran  ke  pelabuhan- pelabuhan  negara  tetangga yang  tidak  lebih  dari  3000  mil laut  dari  pelabuhan  terluar  Indonesia  (tanpa  memandang jurusan).

Pelayaran samudra, yaitu pelayaran dari dan ke luar negeri yang bukan pelayaran samudra dekat.

(3).   Pelayaran  khusus,  yaitu  merupakan  pelayaran  dalam  dan  luar negeri  dengan menggunakan  kapal-kapal  pengangkut  khusus untuk  pengangkutan  hasil  industri, pertambangan  dan  hasil- hasil  usaha  lainnya  yang  bersifat  khusus.  Misalnya:  minyak bumi, batu bara.

PENGERTIAN PELABUHAN

Pelabuhan Bengkulu

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pelabuhan:
Adalah "tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan btas-batas tertentu dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat bersandar,berlabuh, naik turun penumpang dan/bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar moda transportasi." (UU no 21 Tahun 1992 Bab I Pasal 1).

Kepelabuhanan:
Adalah "meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda". (UU no 21 Tahun 1992 Pasal1).

FUNGSI PELABUHAN

1. Gateway
Sebagai gatewaw (Pintu Gerbang) suatu negara atau daerah, karena suatu kapal dapat memasuli suatu negara/daerah melalui pelabuhan negara atau daerah yagng bersangkutan.

2. Interface
Pelbuhan berfungsi sebagai interface (penghubung), makudnya bahwa plabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkutan laut (kapl) keangkutan darat atau sebaliknya.
3. Link
Pelabuhan berfungsi sebagai link (mata rantai), maksudnya adalah bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi (pengangkutan) muatan dari daerah produsen (asal barang) sampai kedaerah penerima atau konsumen.
4. Industry Entity (Estate/Zone)
Pelabuhan sebagai industry entity (kawasan industri), masudnya adalah karena perubahan mrupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan termasuk fasilitas untuk industri, terutama industri yang ada hubungannya dengan perkapalan dan transportasi laut lainnya.


JENIS-JENIS PELABUHAN

A. Ditinjau dari segi penggunaanya:
1. Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri
2. Pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri

B. Ditinjau dari segi jenis penyelenggaraannya
1. Pelabuhan Umum, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Pelabuhan.
    a. Pelabuhan Umum yang diusahakan
    b. Pelabuhan umum yang tidak diusahakan
2. Pelabuhan Khusus, yang diselenggarakan dan dioprasikan oleh suatu Badan Hukum Indonesia, yang digunakan untuk melayani kegiatan sendiri guna menjamin kegiatan tertentu, misalnya: Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Krakatau Steel di Cilegon-Banten.


FASILITAS PELABUHAN

1. Fasilitas Infrastruktur
Adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk melayani kapal-kapal seperti alur pelayaran dan sarana bantu Navigasi, kolam pelabuhan, break-water,dermaga/tambatan dan lahan pelabuhan,dsb.
2. Fasilitas Suprastruktur
Adalah fasilitas dan peralatan tambahan yang digunakan untuk kelncaran penanganan barang muatan muatan kapal di pelabuhan, seperti sudang/lapangan penumpukkan,peralatan bongkar muat,jaringan jalan, dsb.


TIPE MANAJEMEN PELABUHAN

1. Tipe Landlord Port
Pengelola Pelabuhan (Badan Pemerintah) menyediakan fasilitas dasar kepelabuhan (Infrastruktur) kemudian menyeakan kepada Operator Terminal. Para Operator Terminal ini melengkapi Fasilitas Tambahan (Suprastruktur) sekaligus pelaksana bongkar muat, cargodoring, storage dan receiving/delivery.
2. Tipe Tool Port
Pengelola Pelabuhan terdiri dari Badan Pemerintah,menyediakan Fasilitas Dasar dan Tambahan (Suprastruktur), kemudian menyewakan kepada Operator Terminal untuk melaksanakan bongkar muat,cargodoring,storage dan receiving/delivery.
3. Tipe Operating Port
Pengelola pelabuhan (Badan Pemerintah), selain menyediakan fasilitas dasar dan tambahan juga sekaligus sebagai pelaksana operator pelabuhan, yang melaksanakan kegiatan bongkar muat, cargodoring, storage dan receiving/delivery.


INSTANSI YANG TERKAIT DI PELABUHAN

A. Instansi Pemerintah:
1. Bea dan Cukai
yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang yang keluar masuk pelabuhan.
2. Imigrasi
yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap Crew List, Paspor anak buah kapal (ABK).
3. Karantina Kesehatan/Tumbuhan
yang bertugas untuk melakukan pengecekan administratif dan fisik di kapal terhadap kesehatan anak buah kapal (ABK), penumpang dan muatan dalam rangka memastikan ABK/penumpang kapal dan muatan dalam keadaan sehat atau tidak mengandung penyakit atau hama yang menular.
4. Keamanan dan Ketertiban
Terdiri dari unsur POlri dubantu KPLP.
5. Syahbandar
Yang bertugas mengawasi keselamatan pelayaran.
6. Administrator Pelabuhan
yang bertindak sebagai koordinator pelaksana fungsi pemerintaha dipelabuhan

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yaitu PT.(Persero) pelabuhan Indonesia, sebagai penyedia dan pengelola jasa kepelabuhanan.

C. Instansi Swasta
Sebagai pengguna jasa kepelabuhanan, misalnya: Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Perusahaan Ekpedisi Kapal Laut (EMKL) dsb.

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 69 TAHUN 2001 PELABUHAN ADALAH :

Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

BEBERAPA DEFINISI DALAM PENGUSAHAAN PELABUHAN :

A. Pelabuhan Umum :

Adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

B. Pelabuhan Daratan :

Adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

C. Pelabuhan Khusus :

Adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu.

D. Penyelenggara Pelabuhan Umum :

Adalah unit pelaksana teknis / satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

E. Pengelola Pelabuhan Khusus :

Adalah pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/ kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus.

F. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan :

Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

G. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan :

Adalah wilayah perairan disekililing daerah lingkungan kerja peraiaran pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

JENIS- JENIS PELABUHAN

PELABUHAN MENURUT KEGIATANNYA TERDIRI DARI PELABUHAN YANG MELAYANI :

1. Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut.
2. Angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau.
3. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

PELABUHAN MENURUT PERANNYA MELIPUTI :

1. Simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
5. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

BERDASARKAN LETAK GEOGRAFIS :

1. Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya pelabuhan Bengkulu, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong dsb.
2. Pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh ke pedalaman, misalnya pelabuhan Samarinda, Palembang, Jambi dsb.

BERDASARKAN KEGIATAN & KELENGKAPAN FASILITAS :

1. Pelabuhan Internasional.
2. Pelabuhan Regional.
3. Pelabuhan Lokal.

BERDASARKAN VOLUME / KEGIATAN YANG DOMINAN :

1. Pelabuhan Ekspor.
2. Pelabuhan Impor.
3. Pelabuhan Penyeberangan.

PERANAN UMUM PELABUHAN

1. Melayani kebutuhan perdagangan internasional (ekspor impor) dari daerah (hinterland) di mana pelabuhan tersebut berada.
2. Membantu kelancaran perputaran roda perdagangan regional (antar pulau).
3. Menampung pangsa pasar yang semakin meningkat dari lalulintas (traffic) internasional, baik transhipment maupun barang masuk.
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang.

INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMEGANG FUNGSI PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN UMUM :

1. Instansi Perhubungan Laut / Syahbandar.
2. Bea Cukai / Pabean.
3. Imigrasi
4. Karantina
5. Kesehatan

Instansi Perhubungan Laut / Syahbandar

Menurut pasal 26 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1996, fungsi instansi ini adalah untuk keselamatan pelayaran, antara lain lalu lintas angkutan laut, keselamatan berlayar, pengawasan bongkar muat dan penyimpanan barang berbahaya, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, keamanan dan ketertiban pelabuhan. Yang mana bertugas:

1. Melaksanakan tertib bandar, tertib berlayar, mengeluarkan izin berlayar serta penegakan hukum perkapalan dan pelayaran.
2. Mengurus perjanjian kerja laut dan melaksanakan perizinan awak kapal.
3. Melaksanakan pengusutan kecelakaan dan bencana alat.
4. Melaksanakan pendaftaran dan balik nama kapal serta memberi surat kebangsaan kapal.
5. Melaksanakan penilikan keselamatan kapal, pengukuran kapal dan kegiatan jasa maritim.

Bea Cukai / Pabean

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.05/ 1997 tanggal 31 Maret 1997 jo Undang-undang No 10 tahun 1995, pabean berwenang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah pabean Indonesia termasuk barang-barang terlarang, obat-obatan berbahaya atau narkoba serta memungut bea terhadap barang yang menurut aturannya dikenakan bea yang betugas:

1. Melakukan pencegahan masuknya barang-barang dari luar negeri tanpa didasari dokumen-dokumen resmi.
2. Mengawasi langsung lalu lintas barang-barang ekspor dan impor.
3. Menindak pelaksanaan kegiatan dalam hal barang barang ekspor atau impor yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi.
4. Menarik bea masuk dan keluar untuk barang ekspor dan impor.
5. Melakukan tindakan sesuai hukum terhadap pembawa barang-barang terlarang yang masuk ke wilayah negara Indonesia.

Imigrasi

Fungsi instansi Imigrasi adalah melaksanakan pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara dengan atau tanpa visa dan berwenang untuk memeriksa paspor setiap orang yang keluar masuk wilayah negara. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemberian perizinan di bidang keimigrasian.
2. Pelaksanaan keimigrasian sesuai dengan tugas pokok yaitu sebagai aparatur security dan penegak hukum.
3. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal.

Karantina

Fungsi Instansi Karantina adalah untuk mengkarantina penyakit menular bagi hewan maupun tumbuhan. Karantina berwenang memeriksa setiap hewan dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia dan dapat menahan untuk mengkarantina bila diketahui terdapat gejala penyakit menular. Karantina bertugas :

1. Upaya perlindungan tanaman dan hewan dalam negeri dari ancaman organisme pengganggu dari luar negeri.
2. Sebagai tindakan pengawasan dan pengamatan lebih lanjut terhadap tumbuhan, hewan dan bagian-bagiannya.
3. Kegiatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan terhadap meluasnya penyakit tumbuhan dan hewan ke wilayah negara.
4. Merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai persyaratan tujuan apabila diminta.

Kesehatan

Instansi Kesehatan berfungsi untuk memeriksa penyakit manusia yang memasuki pelabuhan dan berwenang memeriksa setiap manusia yang masuk wilayah Indonesia serta dapat menahan apabila terbukti mengidap penyakit. Kesehatan bertugas :

1. Memeriksa kelengkapan dokumen kapal dalam hal kesehatan dari awak kapal.
2. Melakukan penahanan terhadap awak kapal yang terbukti mengidap penyakit.
3. Mencegah masuknya penyakit manusia yang berasal dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia.
4. Pemeriksaan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan terhadaap awak kapal yang berasal dari luar negeri.

BACA JUGA : - PENGERTIAN DAN SYARAT PERUSAHAAN PELAYARAN
                          - ILMU KEAGENAN KAPAL

SERTIFIKAT DAN DOKUMEN YANG HARUS ADA DI KAPAL

Kapal

Sertifikat dan Dokumen yang harus berada diatas kapal berbendera Indonesia ( berdasarkan SV.1935 )

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

2.     Surat Ukur untuk kapal diatas 7 GT

3.     Sertifikat Keselamatan ( Sesuai SV. 1935 Pasal 5 Ayat (6) )

4.     Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar.

Untuk kapal Layar Motor ( KLM ) dengan isi Kotor lebih besar dari 35 GT s/d 150 GT :

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

2.     Surat Ukur

3.     Sertifikat Keselamatan ( sesuai SK. DIRJEN HUBLA No. DKP.46/1/1-83 tanggal 11 Januari 1983 )

4.     Sertifikat Radio

5.     Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar

Kapal layar Motor ( KLM ) dengan isi kotor lebih besar dari 150 GT s/d 500 GT :

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan ( untuk Isi Kotor sampai dengan 175 GT ), atau berupa Surat Laut ( untuk Isi kotor lebih besar dari 175 GT )

2.     Surat Ukur

3.     Sertifikasi Keselamatan ( sesuai SK. Dirjen Hubla No. PY. 66 / 1 / 2 /-02 tanggal 7 februari 2002 )

4.     Sertifikat Radio

5.     Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar.

Kapal Motor isi Kotor 7 GT s/d kurang dari 35 GT

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

2.     Surat Ukur

3.     Sertifikat Keselamatan ( sesuai SV.1935 pasal 5 ayat (5) )

4.     Sertifikat garis Muat ( untuk kapal dengan ukuran panjang lebih dari 24 Meter )

5.     Sertifikat Radio

6.     Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar

Kapal Motor Isi Kotor 35 GT ke atas :

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Surat Laut

2.     Surat Ukur

3.     Sertifikat Keselamatan

4.     Sertifikat garis Muat

5.     Sertifikat radio

6.     Sertifikat Klasifikasi ( untuk kapal Isi kotor lebih dari 35 GT dan atau yang menggunakan mesin lebih dari 100 PK )

7.     Sertifikat Pencegahan Pencemaran: Untuk kapal dengan isi kotor 100 GT s/d 399 GT dan atau yang menggunakan mesin lebih dari 200 PK, berupa Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran ( SNPP ) Untuk Kapal dengan isi kotor lebih dari 399 GT, berupa Sertifikat International Oil Polution Prevention ( IOPP )

8.     Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

Kapal Motor Nelayan Tradisional Isi kotor s/d 35 GT :

1.     Surat Tanda Kebangsaan berupa Pas Tahunan

2.     Surat Ukur ( untuk kapal dengan isi kotor lebih dari 7 GT )

3.     Sertifikat Keselamatan ( sesuai SV.1935 Pasal 5 Ayat (6) )

4.     Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

Kapal Penangkap Ikan

1.     Surat Tanda Kebangsaan

2.     Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan

3.     Surat Ukur

4.     Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

5.     SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan )

Kapal Penyeberangan

1.     Surat Tanda Kebangsaan

2.     Sertifikat Keselamatan Kapal Penyeberangan

3.     Surat Ukur

4.     IOPP Sertifikat (International Oil Polution Prevention)

5.     Sertifikat Klas

6.     Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

Kapal Kecepatan Tinggi

1.     Surat Tanda Kebangsaan

2.     Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi

3.     Surat Ijin Pengoperasian Kapal Kecepatan Tinggi

4.     Surat ukur

5.     IOPP Sertifikat (International Oil Polution Prevention)

6.     Sertifikat Klas

7.     Surat Ijin Berlayar ( SIB ) dari Syahbandar

8.     Brevet A / Brevet B bagi Nakhoda dan Perwira Kapal Sertifikat tersebut diatas mempunyai masa laku paling lama berlaku 12 bulan kecuali Surat ukur dan Surat laut berlaku untuk selamanya. Apabila sertifikat – sertifikat tesebut habis masa berlakunya dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

SERTIFIKAT DAN DOKUMEN KAPAL MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL SOLAS 74

1.     International Tonnage certificate (1969)

2.     International Load Line Certificate

3.     International Load Line Exemption Certificate

4.     Intact Stability Booklet

5.     Damage Control Booklets

6.     Minimum Safe Manning Document

7.     Certificates for Master. Officers or ratings

8.     International Oil Pollution Prevention Certificate

9.     Oil Record Book

10.  Ship Oil Pollution Emergency Plan

11.  Garbage Management Plan

12.  Garbage Record Book

13.  Cargo Securing Manual

14.  Document Of Compliance

15.  Safety Management Certificate

16.  Passenger Ship Safety Certificate

17.  Exemption Certificate

18.  Special Trade Passenger Ships

19.  Special Trade Passenger Ships Space Certificate

20.  Search and rescue Co – operation Plan

21.  List Of Operational Limitations

22.  Decision Support System for Master

23.  Cargo Ship Safety Construction Certificate

24.  Cargo Ship Safety Equipment Certificate